PT Gema Kreasi Perdana (GKP) memberikan bantuan perbaikan jembatan usaha tani di Desa Dompo-Dompo Jaya, Konawe Kepulauan (Konkep). Bantuan tersebut diharapkan memudahkan para petani menuju kebun serta mengangkut hasil pertanian mereka.
“Terima kasih kami sampaikan kepada PT GKP atas bantuan ini, sehingga lebih memudahkan aktivitas petani untuk menuju kebun mereka,” kata Sekretaris Desa Dompo-Dompo Jaya, Gafrudin, Jumat (11/10).
Dia mengatakan, jembatan tani tersebut akan dibuat secara permanen. Sebelumnya, jembatan yang menjadi akses utama warga Dompo-Dompo dan sekitarnya itu hanya dibangun menggunakan papan atau kayu, sehingga seringkali rusak atau lapuk terkena hujan.
“Mudah-mudahan dengan jembatan permanen ii tidak ada lagi masalah terutama saat musim hujan dan aktivitas warga ke kebun semakin lancar,” harap dia.
Selain sebagai jalan utama menuju kebun, jembatan usaha tani ini juga merupakan akses bagi warga menuju tempat pemandian benua.
“Kalau hari libur atau hari besar seperti hari raya dan tahun baru, jalan ini menjadi lokasi warga menuju tempat pemandian,” tambahnya
Maanjer Eksternal Relation PT GKP, Made Fitriansyah mengungkapkan bantuan jembatan usaha tani ini merupakan sinergi antara perusahaan dan pemerintah desa, sekaligus bukti komitmen perusahaan terhadap kondisi di sekitar area operasi.
Selain itu, bantuan pembangunan merupakan salah satu dari delapan pilar PT CSR PT GKP, yakni pembangunan infrastruktur.
“Bantuan pembangunan infrastruktur jembatan jalan tani ini merupakan salah satu pilar CSR. Selain itu ada kemandirian ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial budaya, kelembagaan masyarakat dan tingkat pendapatan riil,” kata Made.
Selain memberikan bantuan, karyawan juga ikut serta bersama masyarakat dalam kegiatan kerja bakti pembangunan jembatan usaha tani tersebut.
“Itu merupakan bagian dari partisipasi aktif karyawan, bukan hanya bantuan dana saja, tetapi juga ikut serta bersama masyarakat membangun infrastruktur desa,” jelasnya.
Tokoh pemuda Roko-Roko Raya, Marlion mengungkapkan, sejak kehadiran PT GKP di Wawonii, khususnya di Roko-Roko Raya, sudah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat. Selain jembatan tani ini, PT GKP juga ketika awal hadir sudah membangun menara BTS sehingga jaringan telekomunikasi di Roko-Roko Raya dan sekitarnya bagus dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang.
Sumber: Sultranesia
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Lapuko, Nurbaya, S.E.,M.T., melakukan kunjungan ke jetty atau Pelabuhan Terminal Khusus milik PT Gema Kreasi Perdana (GKP), Sabtu (28/9/2024).
Kunjungan tersebut merupakan kunjungan perkenalan dan silaturahim, setelah dirinya diangkat dan dilantik menjadi Kepala UPP Kelas III Lapuko, pada 19 Agustus 2024 lalu.
Kunjungan Kepala UPP Kelas III Lapuko bersama rombongan tersebut, diterima oleh General Manager (GM) Eksternal Relation PT GKP, Bambang Murtiyoso dan Kepala Teknik Tambang (KTT), Aep Khaeruddin.
Kunjungan tersebut sekaligus juga untuk melihat dan memastikan kegiatan bongkar muat dan pengangkutan mineral yang dilakukan oleh PT GKP sudah memenuhi standar keselamatan dan semua ketentuan perizinan pengoperasional untuk terminal khusus.
“Ini adalah kunjungan perdana sekaligus silaturrahim. Bersamaan hari ini juga kami melakukan kunjungan ke Pelabuhan Munse. Selain ketentuan terkait kewajiban perizinan lengkap, kami juga ingin memastikan bahwa kegiatan operasional di pelabuhan milik perusahaan ini memenuhi standar keselamatan kerja,” jelas dia di sela kunjungan.
Bambang Murtiyoso, GM Eksternal Relation PT GKP menegaskan bahwa PT GKP merupakan perusahaan yang taat hukum.
Sehingga semua ketentuan dalam kegiatan yang dilakukan oleh PT GKP, sudah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, termasuk juga kegiatan pengapalan yang dilakukan oleh PT GKP.
“Alhamdulillah, semua perizinan terkait kegiatan di jetty atau terminal khusus milik PT GKP sudah lengkap. Demikian juga dengan standar operasional keselamatan kerja di area terminal khusus sudah terpenuhi,” demikian jelas dia.
Sumber: Metro Kendari
PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menyerahkan bantuan biskuit dan susu untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Bantuan PMT tersebut diberikan melalui UPTD Puskesmas Roko-Roko. Rabu, 25 September 2024.
Pemberian bantuan PMT tersebut sebagai bentuk sinergi antara PT GKP dan Dinas Kesehatan melalui UPTD Puskesmas Roko-Roko.
“Bantuan PMT disalurkan melalui Puskesmas, agar tidak berbenturan dengan program pemerintah,” demikian disampaikan Dea Prabowo, selaku tim CSR PT GKP.
Lebih lanjut Dea mengatakan, meski sebelumnya kegiatan PMT dilakukan sendiri oleh PT GKP, tetapi Kerjasama dan koordinasi dengan pihak Puskesmas selalu dilakukan. Kerjasama tersebut dilakukan untuk menyesuaikan jadwal Posyandu di sebuah desa.
“Sebelumnya, kegiatan PMT kami lakukan bersamaan dengan kegiatan posyandu di desa untuk bisa ikut serta dalam kegiatan posyandu, perlu ada kerjasama dengan puskesmas.
“Jadi, sinergi dengan Puskesmas baik Puskesmas Roko-Roko maupun Puskesmas Polara sudah sering dilakukan,” terang Dea.
Dalam kesempatan itu, Hermawan Aji Susanto selaku penangung jawab Program Gizi UPTD Puskesmas Roko-Roko mengatakan, pemberian makanan tambahan atau PMT sudah menjadi bagian dari program pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
“Untuk program PMT, kami mengkombinasikan antara PMT lokal dan pemberian suplemen tambahan seperti susu dan biskuit,” jelas Hermawan.
Lebih lanjut dia mengatakan, PMT lokal yang dimaksud yakni meminta kepada kader posyandu untuk memasak masakan dengan standar gizi yang seimbang dengan mengoptimalkan potensi makanan lokal yang ada.
“Kami berterima kasih atas bantuan makanan tambahan yang diberikan oleh PT. GKP ini. Semoga melalui Kerjasama dan bantuan PMT seperti ini, harapan untuk mengatasi angka stunting di Konkep bisa berjalan dengan baik,” pungkas Hermawan.
Sumber: Sorot Sultra
PT Gema Kreasi Perdana (GKP) bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kementerian Ketenagakerjaan RI Makassar, mengadakan pelatihan operator alat berat jenis excavator.
Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di lokasi PT GKP site Wawonii ini, fokus pada warga masyarakat lingkar tambang. Kegiatan kali ini berlangsung sejak tanggal 26 Agustus sampai 8 September 2024.
“Pelatihan ini akan melibatkan warga lingkar tambang usia produktif antara 18 sampai 30 tahun. Pada tahap pertama, peserta yang ikut pelatihan sebanyak 32 orang,” kata Frans da Lopez, CSR Supervisor PT GKP.
Lebih lanjut dia mengatakan, pelatihan ini adalah bagian dari Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM), sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat sekitar memiliki skill atau kemampuan dalam mengoperasikan alat berat.
Program pelatihan ini merupakan sinergi antara BBPVP (sebelumnya lebih dikenal dengan nama (Balai Latihan Kerja/BLK) dan CSR PT GKP, dalam menjalankan program dunia usaha dunia industri (DUDI).
“Dengan modal pelatihan yang didapatkan nantinya bisa memberi kesempatan mereka untuk bekerja, baik di sektor pertambangan maupun sektor lain, apakah itu di Wawonii ataupun daerah lain,” harapnya.
Jasper Chang, Deputi General Manager Produksi mengatakan, kegiatan pelatihan ini merupakan bukti komitmen perusahaan dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar, melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan operator alat berat excavator.
“Mudah-mudahan melalui pelatihan ini, bisa menghasilkan tenaga terampil di bidang alat berat excavator dan membuka kesempatan mereka untuk bekerja baik di Wawonii ataupun di daerah lain,” ujarnya.
Kegiatan pelatihan tersebut diapresiasi Camat Wawonii Tenggara, Iskandar atas terselenggaranya kegiatan pelatihan ini. Kepada para peserta, dia berpesan agar serius dan tekun dalam mengikuti pelatihan. Sebab, kegiatan ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian.
“Ini adalah bekal untuk kalian. Karenanya harus serius dan fokus dalam mengikuti pelatihan. Tenaga terampil dengan keahlian seperti operator alat berat, sangat dibutuhkan di berbagai bidang. Jadi jangan hanya mengejar sertifikat, tetapi harus bisa menyerap pengetahuan dengan baik dan benar,” ujarnya berpesan.
Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, Dr. La Ode Haji Polondu mengatakan, kegiatan ini merupakan taylor made training DUDI, sebagai upaya untuk mengasah, meningkatkan kompetensi generasi muda angkatan kerja.
Melalui kegiatan pelatihan ini, diharapkan, bisa menekan angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama bagi generasi muda usia produktif.
“Pelatihan ini menjadi jalan bagi generasi muda untuk bekerja. Saat ini, keahlian menjadi tuntutan utama dalam dunia usaha dan industri. Karenanya, kita mencoba meramu pola pelatihan jangka pendek untuk menjangkau jangka panjang,” ucap dia.
“Terima kasih kepada PT GKP yang sudah membangun komunikasi, koordinasi dan berkolaborasi sekaligus berbagi peran sehingga kegiatan pelatihan ini bisa terselenggara dan semoga peserta pelatihan bisa langsung bekerja baik di PT GKP sendiri maupun di tempat lain,” harapnya.
Pelatihan selama 160 jam ini, dua instruktur dari BBPVP Makassar hadir memberikan pelatihan kepada para peserta baik secara teori maupun praktek. Kegiatan pelatihan menggunakan modul dan kurikulum dari BBPVP Makassar. Modul tersebut sudah dipergunakan di berbagai pelatihan yang sudah dilaksanakan.
Sumber: Sorot Sultra
PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menegaskan tidak ada permasalahan terkait legalitas dan perizinan pada proses pengiriman komoditas nikel.
Hal ini menjadi dasar bagi PT GKP untuk terus meningkatkan intensitas produksi dan memaksimalkan pengapalan pengangkutan hasil produksi bijih nikel dari Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara.
Dalam keterangan persnya, Superintendent Shipping PT GKP, Fero Pamone menyampaikan, potensi pertumbuhan volume pengapalan diharapkan dapat terus meningkat dan memenuhi target hingga akhir tahun.
“Seluruh kelengkapan administrasi dan perizinan, baik terkait operasi pertambangan dan juga proses shipping PT GKP telah sesuai. Tentu hal ini mendasari kami untuk terus memaksimalkan pengangkutan hasil produksi,” jelasnya.
Perizinan yang telah dikantongi ini, lanjutnya, mencakup dari persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), izin lengkap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), hingga izin terkait Penetapan Lokasi, Pembangunan, dan Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus). Seluruh perizinan ini pun resmi dikeluarkan oleh Pemerintah.
Di samping itu, Fero menjelaskan, bahwa mulai dari proses pemindahan bijih nikel, pengangkutan, hingga pelepasan kapal menuju lokasi pengolahan, timnya memastikan semua standarisasi keselamatan kerja dan lingkungan tetap terpenuhi.
Dirinya juga menyatakan, komitmen PT GKP dalam mengoptimalkan pengapalan bijih nikel ini juga adalah bentuk dukungan penuh perusahaan terhadap kebijakan hilirisasi mineral Pemerintah Indonesia. Tentu di samping kontribusi perusahaan melalui pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang rutin dibayarkan PT GKP setiap tahunnya.
“Kita harus mendukung kelancaran (kebijakan) hilirisasi ini. Salah satunya adalah memastikan kelancaran distribusi bijih nikel ke proyek-proyek smelter pengolahan nikel,” tegasnya.
Sementara itu, Petugas Kesyahbandaran Kab. Konkep, A. Rahman H. yang tengah melakukan pengawasan rutin ke jetty PT GKP, juga turut membenarkan status legalitas dari aktivitas pengapalan bijih nikel yang dilakukan oleh perusahaan. Dirinya menegaskan bahwa tidak pernah ada isu mengenai kelengkapan izin administrasi pengapalan PT GKP.
“Disini seluruh legalitas sudah clear. Dalam artian, PT GKP telah memperoleh izin penetapan lokasi, pembangunan, dan pengoperasian dari Kementerian Perhubungan, yang telah kembali diperpanjang per Desember 2023 kemarin. Selain itu, perusahaan ini juga telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tegas Rahman.
Ia turut menjelaskan, pihak Syahbandar turut memonitor ketat perihal kesiapan teknis dan administrasi menjelang keberangkatan kapal tongkang PT GKP. Sehingga, dapat dipastikan tidak akan ada isu atau pelanggaran yang berpotensi merugikan banyak pihak.
“Setiap berangkat kapal, PT GKP telah rutin melengkapi mulai urusan kewajiban pajak, urusan dokumen, hingga aspek keselamatan,” jelasnya.
“Tidak mungkin kami (Syahbandar) berada disini untuk mengawasi sebuah operasi yang ilegal. Jadi, bisa dipastikan seluruh kapal yang keluar dari PT GKP ini berstatus sah dan legal,” tuturnya di akhir wawancara langsung.
Sumber: Potret Sultra